Rangkuman Hukum Perikatan,Hukum Perjanjian Dan Hukum Dagang

BAB.IV

HUKUM PERIKATAN

1.1 Hukum Perikatan

Hukum perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu.Di dalam hukum perikatan setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak,inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harushalal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang.

1.2  Dasar Hukum Perikatan

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut :

a.   Perikatan yang timbul dari persetujuan ( perjanjian )

b.   Perikatan yang timbul dari undang-undang

c.   Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum   ( onrechtmatige daad ) dan perwakilan sukarela ( zaakwaarneming )

Sumber perikatan berdasarkan undang-undang :

a.    Perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata ) : Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

b.     Persetujuan ( Pasal 1313 KUH Perdata ) : Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

c.    Undang-undang ( Pasal 1352 KUH Perdata ) : Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dari undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

1.3  Asas –Asas Dalam Hukum Perjanjian

a.    Asas kebebasan berkontrak
Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang belum diatur dalam undang-undang.
Asas kebebasab berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
1.     Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2.     Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3.     Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4.     Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

b.    Asas Konsesualisme
Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataanyang dibuat oleh kedua belah pihak.

c.    Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian.

d.    Asas Itikad Baik (Good Faith)

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

e.    Asas Kepribadian (Personality)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangansaja.

1.4 Wanprestasi dan Akibatnya

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Ada empat kategori dari wanprestasi, yaitu :

Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

a.      Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

b.    Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

c.    Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi, dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu :

a.      Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur ( ganti rugi )

b.      Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian.

c.      Peralihan resiko.

Sumber : http://hafizasmenta.blogspot.com/2013/04/hukum-perikatan.html

BAB.V

HUKUM  PERJANJIAN

1.1 Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain/lebih (Pasal 1313 BW). Pengertian

perjanjian ini mengandung unsur :

a.       Perbuatan,

b.      Satu orang atau lebih , Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain.

c.       Mengikatkan dirinya,

1.2 Syarat sahnya Perjanjian

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian

harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW

yaitu :

a.    sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut.

b.   cakap untuk membuat perikatan;

Para pihak mampu membuat suatu perjajian karena prerilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarangmembuat suatu perjanjian.

c.   suatu hal tertentu;

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Akibat dari ketiga syarat sah tersebut dapat terjadi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat.

a)    Pasal 1331 (1) KUH Perdata:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila perjanjian yang dilakukan obyek/perihalnya tidak ada atau tidak

didasari pada itikad yang baik, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam kondisi ini perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan lebih lanjut para pihak tidak memiliki dasar penuntutan di depan hakim. Sedangkan untuk perjanjian yang tidak memenuhi unsur subyektif seperti perjanjian dibawah paksaan dan atau terdapat pihak dibawah umur atau dibawah pengawasan, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan

(kepada hakim) oleh pihak yang tidak mampu termasuk wali atau pengampunya. Dengan kata lain, apabila tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak.

b)    Pedoman penting dalam menafsirkan suatu perjanjian:

·                Jika kata-kata dalam perjanjian jelas, maka tidak diperkenankanmenyimpangkan dengan penafsiran

·                Jika mengandung banyak penafsiran, maka harus diselidiki maksudperjanjian oleh kedua pihak, dari pada memegang teguh arti katakata

·                Jika janji berisi dua pengertian, maka harus dipilih pengertian yangmemungkinkan janji dilaksanakan

·                Jika kata-kata mengandung dua pengertian, maka dipilih pengertian yang selaras dengan sifat perjanjian

·                Apa yang meragukan, harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan

·                Tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya

1.3 Berakhirnya Perjanjian

1.    Perjanjian berakhir karena :

a. ditentukan oleh para pihak berlaku untuk waktu tertentu;

b. undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian

c. para pihak atau undang-undang menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa

d. tertentu maka persetujuan akan hapus.

Peristiwa tertentu yang dimaksud adalah keadaan memaksa (overmacht) yang diatur

dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan

dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan

adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya.

2.    Akibat keadaan memaksa absolut (force majeur) :

a. debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUH Perdata);

b. kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas

dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut.

c. Keadaan memaksa ini tidak

mengakibatkan beban resiko apapun, hanya masalah waktu pelaksanaan hak dan

kewajiban kreditur dan debitur.

d. pernyataan menghentikan persetujuan (opzegging) yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak pada perjanjian yang bersifat ementara misalnya perjanjian kerja;

e. putusan hakim;

f. tujuan perjanjian telah tercapai;

g. dengan persetujuan para pihak (herroeping).

1.4  Akibat perjanjian

1)    Bagi negara pihak :

Pasal 26 Konvensi Wina menyatakan bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlakumengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atauin good faith.

2)    Bagi negara lain :

 Berbeda dengan perjanjian dalam lapangan hukum privat yang tidak boleh menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga, perjanjian internasional dapat menimbulkan akibat bagi pihak ketiga atas persetujuan mereka, dapat memberikan hak kepada negara-negara ketiga atau mempunyai akibat pada negara ketiga tanpa persetujuan negara tersebut

Sumber : http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/19365/Hukum%2BPerjanjian.pd

BAB.VI

HUKUM DAGANG

1.1  Pengertian Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lain nya, khususnya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Ada beberapa hal yang di aturdalam KUH Pendata diatur juga dalam KUHD. Jika demikian adanya, ketentuan-ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku. Dalam hubungan dengan hal tersebut berlaku adagium lex specialis derogan lex generalis (hukum khusus menghapus hukum umum). Hubungan Hak Dagang dan Hak pendeta adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.

Berikut beberapa pengertian dari hukum Pendata:

a.    Hukum pendata I adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain.

b.    Hukum pendata II adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingan nya

c.    Hukum pendata III ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

Hukum dagang di indonesia teutama bersumber pada  :

1)    Hukum tertulis yang di kofifikasikan

2)    Berlakunya hak dagang
Perkembangan hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan eropa. Tetapi pada saat itu hukum Romawi tidak dapat menyelesaikan perkara dalam perdagngan, maka dibuatlah hukum baru disamping hukum Romawi yang berdiri sendiri pada abad ke-16& ke-17.

3)    Hubungan Pengusaha Dengan Pegawainya

Di dalam menjalankan kegiatan usaha, seorang pengusaha tidak mungkin melakukan usaha seorang diri. Oleh karena itu diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan usahanya.

4)    3)

1.2  Hubungan Antara Pengusaha dan Pembantu-pembantunya

Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Seorang yang menjalankan suatu perusahaan, terutama perusahaan yang besar, biasanya tidak dapat bekerja seorang diri, dalam melaksanakan perusahaannya ia perlu bantuan orang-orang yang bekerja padanya sebagai bawahannya maupun orang yang berdiri sendiri dan mempunyai perusahaan sendiri dan mempunya perhubungan tetap maupun tidak tetap dengan dia

Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :

1.     Membantu didalam perusahaan

Yaitu mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi ( hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan, misalnya pemimpin perusahaan, pemegang prokurasi, pemimpin filial, pedagang keliling, dan pegawai perusahaan

2.    Membantu diluar perusahaan

Pengusaha-pengusaha kebanyakan tidak lagi berusaha seorang diri, melainkan bersatu dalam persekutuan-persekutuan atau perseroan-perseroan yang menempati gedung-gedung untuk kantornya dengan sedikit atau banyak pegawai. Kemudian dibedakanlah antara perusahaan kecil, sedang dan besar. Pada tiap-tiap toko dapat dilihat aneka warna pekerja-pekerja seperti para penjual, penerima uang, pengepak, pembungkus barang-barang, dan sebagaiinya. Dan kesemuanya tersebut telah ada pembagian pekerjaan, sebab seorang tidak dapa melaksanakan seluruh pekerjaan.

Dalam menjalankan perusahannya pengusaha dapat:

·         Melakukan sendiri, Bentuk perusahaannya sangat sederhana dan semua pekerjaandilakukan sendiri, merupakan perusahaan perseorangan.

·         Dibantu oleh orang lain, Pengusaha turut serta dalam melakukan perusahaan, jadi dia mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan dan merupakan perusahaan besar.

·         Menyuruh orang lain melakukan usaha sedangkan dia tidak ikut serta dalam melakukan perusahaan, Hanya memiliki satu kedudukan sebagai seorang pengusaha dan merupakan perusahaan besar

1.3 Hubungan hukum yang terjadi diantara pembantu dan pengusahanya, yang termasuk dalam perantara dalam perusahaan dapat bersifat :

·         Hubungan perburuhan, sesuai pasal 1601 a KUH Perdata

·         Hubungan pemberian kuasa, sesuai pasal 1792 KUH Perdata

·         Hubungan hukum pelayanan berkala, sesuai pasal 1601 KUH Perdata

 I.4        Kewajiban Pengusaha

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan.

Menurut undang-undang, ada 2 macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha yaitu ;

a.    Membuat pembukuan

b.    Mendaftarkan perusahaannya

Pengusaha adalah setiap orang yang menjalankan perusahaan. Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu :

·         membuat pembukuan ( sesuai dengan Pasal 6 KUHP Dagang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan ), dan
di dalam pasal 2 undang-undang nomor 8 tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.

·         dokumen keuangan terdiri dari catatan ( neraca tahunan, perhitungan laba, rekening, jurnal transaksi harian )

·         dokumen lainnya terdiri dari data setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung denagn dokumen keuangan.

Sumber :

https://patriciasimatupang.wordpress.com/2012/06/11/hubungan-hukum-perdata-dan-hukum-dagang/

http://ekasriwahyuningsih.blogspot.com/2013/04/hubungan-pengusaha-dan-pembantunya.html